KALIANDA, SAYLAMPUNG.ID- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Aula Rimau, Kantor Bappeda setempat, Kamis (20/3/2025).
Selain Musrenbang, juga mengadakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029,
Dalam pembangunan daerah kedepan, Pemkab Lamsel mengusung visi “Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui tujuh misi atau Pitu Vista.
Kepala Bappeda Lamsel, Aryan Sahurian, mengungkapkan, terdapat 1.537 usulan terverifikasi pada RKPD tahun 2026 yang merupakan hasil dari Musrenbang Desa hingga Kecamatan.
Selain itu, terdapat pula 441 pokok pikiran DPRD yang terdiri dari 260 usulan infrastruktur, 146 usulan ekonomi, dan 35 usulan sosial pemerintah.
“Dalam Musrenbang Kabupaten Lamsel ini kita akan bersama-sama menyepakati masalah dan prioritas pembangunan daerah,” kata Aryan.
Bupati Lamsel, Radityo Egi Pratama, menegaskan program dan usulan pembangunan harus mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat. Namun, juga tetap mengutamakan prioritas dan kapasitas keuangan daerah.
“Saya sudah intruksikan semua OPD, dalam periode saya untuk menerapkan dua prinsip. Yang pertama impact full, dampaknya harus masyarakat rasakan. Kedua, yaitu sustainable atau berkelanjutan,” katanya.
Egi menyatakan program pembangunan Lamsel harus linier dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat, seperti ketahan pangan, hilirisasi, ketahanan energi.
“Karena kita sudah berkomitmen, program kita harus linier dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Itu adalah komitmen kita selama 5 tahun kedepan,” tegas Egi.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, berharap program pembangunan Pemkab Lamsel bisa sejalan dengan pemerintah provinsi, yaitu mendorong perekonomian yang inklusif, mandiri, SDM unggul dan produktif, serta masyarakat beradab.
Namun, lanjut Elvira Umihanni, program pembangunan tersebut juga harus disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat.
“RKPD yang akan disusun ini harus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana pembangunan tahunan ini akan menjadi acuan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan,” Elvira mewakili Gubernur Lampung. (abd/ptm)
